Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah

Kehadiran UU No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah telah merubah paradigm pemerintahan dari yang semula bersifat sentralistik ke desentralistik. Salah satu konsekuensi dari perubahan tersebut berupa diserahkannya kewenangan yang lebih luas kepada daerah termasuk di dalamnya bidang kepegawaian (Pasal 76 UU No.22 Tahun 1999).

Desentralisasi bidang kepegawaian menungkinkan masing-masing Daerah secara bebas mengambil keputusan atas fungsi-fungsi manajemen kepegawaian Daerah. Implementasi bidang kepegawaian yang bervariasi antar-daerah mengakibatkan keresahan masyarakat, karena masyarakat nampaknya belum siap dengan perbedaan-perbedaan tersebut.

Atas dasar pola pemikiran seperti itulah Pemerintah Propinsi Jawa Barat mengambil langkah-langkah pro aktif guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan bekerjasama dengan STPDN melakukan seminar dan Lokakarya Sumber Daya Aparatur Daerah. Seminar dan Lokakarya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang berkaitan dengan kepegawaian serta para kepala Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat. Seminar, Lokakarya dan Rapat Kerja diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yakni mulai tanggal 20 Mei 2002 sampai dengan tanggal 23 Mei 2002.

Dari hasil seminar dan Lokakarya itulah diharapkan lahirnya butir-butir kesepakatan kerjasama antar Daerah di bidang Kepegawaian, sehingga dampak negative dari Separated System dapat dihindarkan. Di sisi lain, segi positif dari system tersebut dapat lebih dioptimalkan.

Hasil seminar dan Lokakarya Sumber Daya Aparatur Daerah tersebut hasilnya dimuat dalam prosiding ini, sebagai suatu proses dialog pemikiran yang bersifat makro dan pengalaman empirik serta aksi-aksi yang bersifat mikro. Hasil dari Seminar dan Lokakarya ini pada hakikatnya dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran dan pengalaman dalam menjalin kerjasama bidang kepegawaian antar Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi Jawa Barat pada khususnya serta Indonesia pada umumnya.

Secara garis besar prosiding ini memuat sketsa umum yang berisi sajian-sajian yang diawali sambutan-sambutan, makalah-makalah seminar yang disampaikan oleh para pakar (ahli), catatan dialog yang kemudian dilanjutkan dengan Lokakarya.

Selanjutnya secara berturut-turut disajikan eksplorasi pengalaman dan permasalahan masing-masing Daerah sejak dari pola rekrutmen sampai dengan pola pemberhentian. Hasil Lokakarya yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi merefleksikan perlunya kerjasama bidang kepegawaian antar-daerah sebagaimana telah ditandatanganinya naskah kesepakatan kerjasama seperti dimuat pada halaman depan prosiding ini.

Terakhir disampaikan notulensi Lokakarya yang memuat identifikasi masalah, upaya-upaya pemecahan masalah dan rekomendasi rancangan aksi system pembinaan Sumber Daya Aparatur yang bersifat integrated system.

Penerbit : Fokusmedia
Thn Terbit : 2002
Pengarang : Prof. DR. Sadu Wasistiono, M.S, DKK.

1 Comment

  1. sy mohon saran dari temen2 bgaimana cara utk menjalankan roda Pemerintahan yang efektif, efisien,trasparan,dan akuntabel?? Klo bis teman2 membrikan saran dan msukan agr sewaktu2 sy bekerja di Birokrasi pemerintahan,klo ªϑªr sy bis menjlankn tgs dgn baik dn transparan??

Leave Your Comment

Your email will not be published or shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>