Prosiding Seminar Nasional Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah yang dilahirkan dalam era reformasi seperti saat sekarang sangat disadari telah mengundang berbagai penafsiran di dalam implementasinya. Aspek keleluasaan kekuasaan (discretionary power) yang diberikan kepada daerah otonomi daerah dari the structural efficiency model kea rah the local democracy model.

Implikasi politik dari kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan dan berbagai peraturan pelaksanaannya, menuntut kepekaan dan kemampuan badan legislative Daerah dan Badan Eksekutif Daerah untuk memahami berbagai fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sekaligus mampu mengembangkan pola kemitraan dengan dilandasi etika hubungan yang harmonis tanpa mengurangi daya kritis.

Sesuai dengan makna seminar, yakni media untuk menyemai benih berbagai ide dan gagasan, buku prosiding seminar ini merangkum berbagai pokok-pokok pikiran, baik yang dikemukakan oleh para pakar pemerintahan maupun praktisi/politisi local yang berkembang dalam Seminar Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif pada tanggal 10-11 April 2001. Seminar diselenggarakan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, dengan memperoleh dukungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia.

Dalam buku prosiding ini disajikan 10 (sepuluh) makalah yang diseminarkan dan 1 (satu) makalah sumbangan. Makalah-makalah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua macam kajian, yakni kajian teoritis dan kajian normatif berdasarkan fakta empirik. Makalah berupa kajian teoritis disajikan oleh Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H., Dr. Sadu Wasistiono, MS, Dr. Haryatmoko, Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H, dan Dr. Hamid Awaludin. Selain itu kajian teoritis (tidak dipresentasikan), sumbangan dari Sdr. Drs. Ondo Riyani. Adapun makalah yang merupakan kajian normative ( pandangan empirik) disampaikan oleh Drs. H. Kasyful Anwar As’ad (Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur), Andi Anhar Chalid (Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau), Drs. Moch. Yas’a Mulyadi, MTP (Bupati Lebak, Propinsi Banten), dan AKBP Dra.Hj.Pudji Astuti, MM (Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur). Buku prosiding ini juga memuat Kesimpulan Seminar dan berbagai wacana yang berkembangan dalam forum Tanya jawab yang telah disunting dan disarikan.

Gagasan untuk menerbitkan buku prosiding ini didorong oleh antusiasme para peserta dan berkembangnya berbagai gagasan actual dalam seminar. Hal ini mengindikasikan respons positif terhadap pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta undang-undang tentang otonomi daerah pasca reformasi. Seminar diikuti oleh 320 orang peserta, terdiri dari : 271 orang peserta dari Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (160 orang berasal dari Badan Legislatif Daerah, dan 111 orang berasal dari Badan Eksekutif Daerah), dan 49 orang dari unsure Dosen, Mahasiswa/Praja STPDN, serta LSM daerah. Peserta seminar berasal dari 24 Daerah Propinsi, 205 Daerah Kabupaten, dan 51 Daerah Kota (daftar nominative peserta terlampir).

Pengarang          : DR. Sadu Wasistiono, M.S., Drs. Ondo Riyani
Penerbit              : Pusat Kajian Pemerintahan STPDN dan ALQAPRINT
Thn Terbit           : 2001

Leave Your Comment

Your email will not be published or shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>